Pahami Tuntas Proses Pelaporan PPh 23

March 4, 2024

Proses pelaporan pph 23 Bagi para pelaku bisnis dan perusahaan di Indonesia, pemahaman mendalam tentang proses pelaporan Pajak Pasal 23 menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi sanksi dari pihak berwenang.

Pajak Pasal 23 merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama bagi entitas bisnis dan perusahaan. Proses pelaporan PPh 23 memerlukan pemahaman mendalam untuk memastikan kepatuhan dan menghindari potensi sanksi.

Proses Pelaporan PPh 23

Proses pelaporan PPh 23 termasuk kedalam jenis pajak masa. Oleh karena itu Wajib Pajak Badan harus menyetorkan PPh 23 terutang setiap bulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 23 setiap bulan, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh 23 tersebut kepada kantor pajak.

Bukti potong

Jika penghasilan telah mengalami pemotongan dengan PPh 23, pemotong wajib memberikan bukti potong pertama yang telah dilengkapi kepada penerima penghasilan. Selanjutnya, bukti potong kedua harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23.

Pihak Pemotong PPh Pasal 23

Badan Pemerintah
Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
Penyelenggara Kegiatan
Bentuk Usaha Tetap
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
Orang Pribadi yang Ditunjuk Sebagai Pemotong. Memiliki profesi sebagai akuntan, dokter, konsultan, arsitek, notaris, pengacara, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha dan Menyelenggarakan Pembukuan.

Penghasilan yang dipotong PPh 23

Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Pihak Lain / Rekanan Berupa Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta (Selain Tanah/Bangunan ), Seperti Sewa Kendaraan Atau Sewa Sound System
Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Pihak Lain / Rekanan Berupa Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, Dan Jasa Lain ( Seperti : Jasa Perbaikan, Jasa Kebersihan, Jasa Catering, Dan Sebagainya )
Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
Royalti atau imbalan atas penggunaan
Hadiah, Penghargaan,Bonus, Dan Sejenisnya Selain Kepada Orang Pribadi

Kesimpulan

Memahami tuntas proses pelaporan Pajak Pasal 23 di Indonesia sangat penting bagi wajib pajak terkait PPh pasal 23. Dengan memahami jenis penghasilan yang terkena pajak, langkah-langkah pemotongan dan pelaporan, serta kewajiban pembayaran, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan yang optimal dalam menghadapi dinamika perpajakan di Indonesia.

Referensi