PJAP Resmi — Terdaftar & Diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak
Home/Blog/Informasi
Informasi19 November 2026 · 4 menit baca

PER-3/PJ/2026: Perubahan Tata Cara Penyampaian SPT Terbaru

Pahami perubahan PER-3/PJ/2026 terkait tata cara penyampaian SPT, ketentuan SPT Lebih Bayar, dan penyesuaian aturan perpajakan terbaru.

P
Tim Pajak.io
Konten & Riset Perpajakan
PER-3/PJ/2026: Perubahan Tata Cara Penyampaian SPT Terbaru

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan pembaruan regulasi perpajakan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026. Peraturan ini mengatur sejumlah perubahan terkait tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak.

Pembaruan tersebut menjadi bagian dari upaya DJP untuk memodernisasi administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta menciptakan proses pelaporan pajak yang lebih efektif dan terintegrasi dengan sistem administrasi perpajakan digital.

Lantas, apa saja perubahan penting dalam PER-3/PJ/2026 dan bagaimana dampaknya terhadap kewajiban pelaporan pajak? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Latar Belakang Penerbitan PER-3/PJ/2026

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PER-3/PJ/2026 untuk memperbarui ketentuan mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT yang sebelumnya diatur dalam PER-11/PJ/2025.

Pembaruan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghadirkan administrasi perpajakan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, diperlukan kejelasan regulasi agar proses pelaporan pajak dapat berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan perbedaan interpretasi di kalangan Wajib Pajak.

PER-3/PJ/2026 juga mendukung implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Melalui sistem ini, DJP berupaya mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan dalam satu platform digital sehingga pelayanan, pengawasan, dan pengelolaan data perpajakan dapat dilakukan secara lebih efisien.

Dengan demikian, penerbitan peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas administrasi pelaporan pajak di Indonesia.

Perubahan Penting dalam PER-3/PJ/2026

Terdapat beberapa ketentuan baru dan penyesuaian yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak. Berikut sejumlah perubahan penting dalam PER-3/PJ/2026.

1. Penegasan Pihak yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak

Salah satu substansi baru dalam PER-3/PJ/2026 adalah penegasan mengenai pihak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak. Ketentuan ini sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam PER-11/PJ/2025.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak meliputi:

  • Wajib Pajak yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan/atau berakhir dalam satu tahun pajak.

  • Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku dan telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Penegasan ini memberikan kejelasan mengenai kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak dalam kondisi tertentu. Dengan begitu, Wajib Pajak dapat menentukan periode pelaporan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Konsekuensi SPT yang Tidak Memenuhi Persyaratan

PER-3/PJ/2026 juga mempertegas konsekuensi administratif apabila SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak disampaikan tanpa memenuhi persyaratan kewajiban pajak subjektif.

Mengacu pada Pasal 3 ayat (6), SPT yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dianggap tidak pernah disampaikan. Selain itu, data penerimaan SPT yang bersangkutan akan dihapus dari sistem administrasi DJP.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penerimaan SPT oleh sistem tidak serta-merta berarti pelaporan telah memenuhi seluruh persyaratan formal. Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memastikan kesesuaian status dan kewajiban pajak subjektif sebelum menyampaikan SPT.

3. Penyesuaian Ketentuan SPT Lebih Bayar

Perubahan berikutnya berkaitan dengan penanganan SPT Lebih Bayar. PER-3/PJ/2026 mengatur kondisi tertentu ketika sistem tidak mengidentifikasi adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf b, SPT dengan kondisi tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap penelitian pendahuluan maupun pemeriksaan pajak.

Beberapa kondisi yang termasuk dalam ketentuan ini antara lain:

  • Perbedaan nilai akibat pembulatan dalam sistem.

  • Nilai lebih bayar yang berasal dari Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP).

  • Kredit pajak yang dilaporkan tanpa disertai pelaporan penghasilan.

  • Kesalahan pencantuman kredit pajak yang seharusnya bersifat final.

Pengaturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas proses administrasi dan penanganan SPT Lebih Bayar. Dengan adanya kriteria tersebut, DJP dapat melakukan penanganan berdasarkan kondisi dan karakteristik data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4. Pencabutan Sejumlah Ketentuan dalam PER-11/PJ/2025

Sebagai bagian dari harmonisasi regulasi, PER-3/PJ/2026 juga mencabut sejumlah ketentuan dalam PER-11/PJ/2025.

Berdasarkan Pasal 24, ketentuan yang dicabut meliputi:

  • Pasal 2 ayat (1) huruf g.

  • Pasal 95 sampai dengan Pasal 112.

  • Pasal 127 dan Pasal 128.

Pencabutan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya agar pengaturan mengenai penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT menjadi lebih selaras.

Dengan adanya perubahan tersebut, Wajib Pajak perlu memperhatikan ketentuan terbaru agar tidak lagi mengacu pada aturan yang sudah dicabut atau disesuaikan.

Tanggal Berlaku PER-3/PJ/2026

PER-3/PJ/2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 16 Maret 2026.

Sejak tanggal tersebut, ketentuan dalam peraturan ini menjadi pedoman terbaru terkait tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT sesuai ruang lingkup pengaturannya.

Oleh karena itu, Wajib Pajak perlu memahami perubahan yang berlaku dan menyesuaikan proses pelaporan pajak agar tetap sesuai dengan ketentuan DJP.

Kesimpulan

Penerbitan PER-3/PJ/2026 menjadi salah satu langkah DJP dalam memperbarui tata cara administrasi pelaporan pajak di Indonesia. Beberapa perubahan penting di dalamnya mencakup penegasan kewajiban penyampaian SPT Tahunan Bagian Tahun Pajak, konsekuensi SPT yang tidak memenuhi persyaratan, penyesuaian penanganan SPT Lebih Bayar, serta pencabutan sejumlah ketentuan dalam PER-11/PJ/2025.

Bagi Wajib Pajak, memahami perubahan regulasi ini penting untuk memastikan proses pelaporan berjalan sesuai ketentuan dan menghindari risiko administratif. Dengan mengikuti aturan terbaru, Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih tertib, tepat, dan sesuai dengan sistem administrasi perpajakan yang berlaku.

Bingung dengan kebutuhan pajak perusahaan Anda?

Konsultasikan kebutuhan pajak perusahaan Anda sekarang. Tim ahli kami siap membantu.

Konsultasi Gratis