PJAP Resmi — Terdaftar & Diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak
Home/Blog/Informasi
Informasi20 November 2026 · 5 menit baca

Pahami Surat Setoran Pajak (SSP): Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Ketentuannya

Pahami pengertian Surat Setoran Pajak (SSP), fungsi, jenis, ketentuan, serta aturan penggunaannya sebagai bukti pembayaran pajak.

P
Tim Pajak.io
Konten & Riset Perpajakan
Pahami Surat Setoran Pajak (SSP): Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Ketentuannya

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan dokumen penting dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara. Dokumen ini memastikan bahwa setiap pembayaran pajak tercatat secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain menjadi bukti pemenuhan kewajiban perpajakan, SSP juga membantu wajib pajak menjaga ketertiban administrasi dan memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami pengertian, fungsi, jenis, serta ketentuan penggunaan SSP.

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak melalui formulir atau sarana pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembayaran tersebut dilakukan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, seperti bank persepsi atau kantor pos.

Dalam administrasi perpajakan, SSP berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya. Dokumen ini juga menjadi referensi dalam pencatatan dan pengelolaan administrasi perpajakan serta dapat digunakan sebagai dokumen pendukung apabila diperlukan pemeriksaan.

Fungsi Utama Surat Setoran Pajak (SSP)

SSP memiliki peran penting dalam memastikan pembayaran pajak tercatat dengan benar. Berikut beberapa fungsi utamanya:

  1. Sebagai bukti pembayaran pajak: Menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui saluran resmi.

  2. Sebagai dokumen administrasi perpajakan: Membantu proses pencatatan dan pengelolaan pembayaran pajak sesuai jenis serta periode pajak.

  3. Sebagai referensi pelaporan pajak: Menjadi dokumen pendukung untuk memastikan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban yang dilaporkan.

  4. Sebagai bukti kepatuhan perpajakan: Membantu wajib pajak mendokumentasikan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak perlu memastikan bahwa pembayaran telah berhasil dan memperoleh bukti validasi dari sistem atau lembaga penerima pembayaran yang berwenang. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pencatatan maupun kendala administrasi di kemudian hari.

Ketentuan Penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP)

Dalam penggunaannya, terdapat beberapa ketentuan SSP yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak, yaitu:

  1. Satu SSP untuk satu jenis pajak. Setiap SSP digunakan untuk menyetorkan satu jenis pajak tertentu dan tidak digabungkan dengan jenis pajak lainnya.

  2. Memuat masa atau tahun pajak tertentu. SSP harus mencantumkan periode pajak yang sesuai, baik masa pajak bulanan maupun tahun pajak tahunan.

  3. Berkaitan dengan satu dokumen perpajakan tertentu. Setoran pajak yang berkaitan dengan dokumen tertentu harus mengacu pada dokumen yang menjadi dasar pembayaran, seperti:

    • Surat Ketetapan Pajak (SKP).

    • Surat Tagihan Pajak (STP).

    • Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    • Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    • Surat keputusan terkait upaya hukum yang mengakibatkan adanya tambahan pajak terutang.

  4. Menggunakan satu Kode Akun Pajak (KAP) dan satu Kode Jenis Setoran (KJS). Kedua kode tersebut harus sesuai dengan jenis pajak dan tujuan pembayaran agar setoran dapat tercatat dengan benar dalam sistem administrasi perpajakan.

Jenis-Jenis Surat Setoran Pajak (SSP)

Secara umum, terdapat beberapa jenis formulir setoran pajak yang dibedakan berdasarkan fungsi dan penggunaannya. Berikut penjelasannya:

1. SSP Standar

SSP Standar merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

Formulir ini terdiri atas lima rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

  • Lembar pertama: Disimpan oleh wajib pajak sebagai arsip atau bukti pembayaran.

  • Lembar kedua: Dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

  • Lembar ketiga: Digunakan wajib pajak sebagai dokumen pendukung pelaporan ke KPP.

  • Lembar keempat: Disimpan oleh kantor penerima pembayaran sebagai arsip administrasi.

  • Lembar kelima: Digunakan sebagai arsip oleh Wajib Pungut (Wapu) atau pihak lain yang berkepentingan sesuai ketentuan.

2. SSP Khusus

SSP Khusus memiliki fungsi yang sama dengan SSP Standar, yaitu sebagai bukti pembayaran pajak. Perbedaannya terletak pada proses penerbitannya.

SSP Khusus dicetak langsung oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah.

Dokumen ini terdiri atas dua rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

  • Lembar pertama: Digunakan sebagai arsip wajib pajak sekaligus dokumen pendukung pelaporan pajak.

  • Lembar kedua: Dapat dicetak secara terpisah apabila diperlukan untuk menggantikan lembar kedua SSP Standar dan diteruskan kepada KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP).

3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (Impor)

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak digunakan untuk pembayaran kewajiban kepabeanan, cukai, dan pajak yang berkaitan dengan kegiatan impor barang ke Indonesia.

Dokumen ini terdiri atas enam rangkap yang didistribusikan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

  • Penyetor atau importir: Sebagai bukti pembayaran kewajiban pajak impor.

  • Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC): Sebagai dokumen administrasi kepabeanan.

  • KPPBC melalui KPPN: Untuk keperluan pencatatan transaksi.

  • KPP melalui KPPN: Sebagai dokumen pendukung administrasi perpajakan.

  • KPP melalui penyetor: Untuk keperluan pencatatan dan pelaporan pajak.

  • Bank Persepsi atau Pos Indonesia: Sebagai arsip lembaga penerima pembayaran.

Dokumen ini membantu memastikan bahwa kewajiban pembayaran yang timbul dari kegiatan impor telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP)

SSCP merupakan dokumen setoran yang digunakan untuk pembayaran cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri.

Dokumen ini berkaitan dengan administrasi pembayaran cukai dan pajak pada industri barang kena cukai, khususnya produk hasil tembakau. Dengan adanya SSCP, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicatat dan dikelola sesuai ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

Peraturan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam PER-22/PJ/2021

Ketentuan mengenai administrasi pembayaran pajak terus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu regulasi yang berkaitan dengan administrasi setoran pajak adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2021.

Peraturan ini berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian Kode Akun Pajak (KAP) serta Kode Jenis Setoran (KJS). Kedua kode tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi jenis pajak yang dibayarkan sekaligus tujuan penyetorannya.

Penggunaan kode yang tepat sangat penting agar pembayaran pajak dapat tercatat sesuai dengan jenis kewajiban dan peruntukannya. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memastikan KAP dan KJS yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urus Pajak Tanpa Ribet dengan Pajak.io!

Kelola kewajiban perpajakan bisnis dengan lebih mudah melalui Pajak.io. Mulai dari pembuatan faktur pajak elektronik (e-Faktur), pelaporan SPT Masa PPN dan PPh, hingga pembayaran pajak melalui e-Billing, semuanya dapat dilakukan dalam satu platform terintegrasi.

Sederhanakan administrasi pajak bisnis Anda dan fokus pada pengembangan usaha.

Tertarik mencoba Pajak.io? Jadwalkan demo produk sekarang dan temukan solusi perpajakan yang tepat untuk bisnis Anda!

Bingung dengan kebutuhan pajak perusahaan Anda?

Konsultasikan kebutuhan pajak perusahaan Anda sekarang. Tim ahli kami siap membantu.

Konsultasi Gratis