PJAP Resmi — Terdaftar & Diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak
Home/Blog/Informasi
Informasi13 November 2026 · 6 menit baca

Panduan Lengkap Pengangsuran Pajak Terutang: Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur

Pelajari dasar hukum, syarat, jenis pajak, dan prosedur pengangsuran pajak terutang agar pembayaran pajak lebih fleksibel sesuai ketentuan DJP.

P
Tim Pajak.io
Konten & Riset Perpajakan
Panduan Lengkap Pengangsuran Pajak Terutang: Dasar Hukum, Syarat, dan Prosedur

Pengangsuran pajak terutang merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi kewajiban perpajakannya sekaligus. Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak dapat mengajukan pembayaran utang pajak secara bertahap dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini dapat membantu Wajib Pajak, khususnya pelaku usaha, dalam menjaga stabilitas arus kas ketika menghadapi keterbatasan likuiditas. Dengan demikian, kewajiban perpajakan tetap dapat dipenuhi tanpa harus memberikan beban keuangan yang terlalu besar dalam satu waktu.

Dasar Hukum Pengangsuran Pajak

Pada dasarnya, pembayaran pajak dapat dilakukan secara angsuran apabila Wajib Pajak tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya sekaligus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan bahwa tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk pengangsuran, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Sementara itu, ketentuan teknis mengenai pengajuan dan pelaksanaan pengangsuran pajak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak apabila mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya (force majeure) yang menyebabkan kewajiban perpajakan tidak dapat dilunasi tepat waktu.

Jenis Pajak yang Dapat Diangsur

Tidak semua jenis pajak dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas pengangsuran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat dua kategori utama pajak yang dapat dimohonkan untuk diangsur, yaitu:

1. Pajak yang Timbul dari Surat Ketetapan atau Keputusan Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan pengangsuran atas utang pajak yang timbul dari beberapa dokumen perpajakan, meliputi:

  • Surat Tagihan Pajak (STP);

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

  • Surat Keputusan Keberatan;

  • Surat Keputusan Pembetulan;

  • Putusan Banding; dan

  • Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan bertambahnya jumlah pajak terutang.

Pada umumnya, pajak yang tercantum dalam dokumen tersebut harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing dokumen.

Namun, apabila mengalami kesulitan keuangan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran agar pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial dan persetujuan DJP.

2. Pajak Terutang Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 29)

Selain pajak yang timbul dari surat ketetapan atau keputusan pajak, Wajib Pajak juga dapat mengajukan pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 29.

Kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 pada dasarnya harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan. Adapun batas waktu penyampaian SPT Tahunan sekaligus pelunasan pajak bagi masing-masing Wajib Pajak adalah:

  • 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

  • 30 April untuk Wajib Pajak Badan.

Melalui fasilitas pengangsuran, Wajib Pajak yang mengalami keterbatasan keuangan dapat mengajukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Pengangsuran Pajak

Permohonan pengangsuran pajak harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Pengajuan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu melunasi kewajiban pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berikut beberapa persyaratan dan ketentuan yang perlu diperhatikan:

  • Batas waktu pengajuan: Permohonan diajukan paling lambat sembilan hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

  • Alasan permohonan: Wajib Pajak harus menjelaskan alasan pengajuan pengangsuran, seperti kesulitan likuiditas atau kondisi force majeure.

  • Bukti pendukung: Permohonan perlu dilengkapi dokumen yang mendukung alasan pengajuan, terutama bukti kondisi keuangan atau keadaan yang menyebabkan ketidakmampuan membayar.

  • Rincian pembayaran: Wajib Pajak harus mencantumkan jumlah pajak yang ingin diangsur, jangka waktu pengangsuran, serta besarnya pembayaran setiap bulan.

  • Formulir permohonan: Pengajuan disampaikan menggunakan formulir resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PER-38/PJ/2008.

Apabila Wajib Pajak mengalami keadaan force majeure, permohonan tetap dapat diajukan meskipun telah melewati batas waktu sembilan hari kerja sebelum jatuh tempo. Namun, kondisi tersebut harus didukung dengan bukti yang sah.

Ketentuan Jaminan dalam Pengangsuran Pajak

Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak diwajibkan memberikan jaminan sebagai bagian dari persyaratan permohonan pengangsuran pajak. Nilai dan bentuk jaminan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta pertimbangan Kepala KPP.

Beberapa bentuk jaminan yang dapat digunakan antara lain:

  • Garansi bank;

  • Sertifikat tanah atau deposito;

  • Bukti kepemilikan barang bergerak; dan

  • Penanggungan utang oleh pihak ketiga.

Khusus untuk permohonan yang diajukan melewati batas waktu sembilan hari kerja sebelum jatuh tempo, Wajib Pajak diwajibkan memberikan garansi bank sebesar jumlah utang pajak. Garansi tersebut harus dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran yang dimohonkan.

Proses dan Keputusan atas Permohonan Pengangsuran Pajak

Setelah menerima permohonan beserta dokumen pendukung yang diperlukan, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap pengajuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan PER-38/PJ/2008, keputusan atas permohonan diberikan paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Adapun keputusan yang dapat diberikan meliputi:

  1. Persetujuan seluruhnya, yaitu permohonan pengangsuran disetujui sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang diajukan Wajib Pajak.

  2. Persetujuan sebagian, yaitu permohonan disetujui dengan perubahan jumlah angsuran atau jangka waktu pembayaran.

  3. Penolakan permohonan, yaitu pengajuan tidak disetujui dengan disertai alasan penolakan secara tertulis.

Apabila dalam jangka waktu tujuh hari kerja tidak diterbitkan keputusan, permohonan dianggap disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lambat lima hari kerja berikutnya.

Penetapan Jumlah Angsuran dan Sanksi Bunga

Jumlah pembayaran angsuran pajak pada umumnya ditetapkan dalam nominal yang sama setiap bulannya. Adapun jangka waktu pengangsuran dibedakan berdasarkan sumber utang pajak yang diajukan.

1. Pengangsuran Pajak dari STP, SKPKB, SKPKBT, dan Keputusan Pajak

Untuk utang pajak yang berasal dari STP, SKPKB, SKPKBT, maupun keputusan atau putusan perpajakan, jangka waktu pengangsuran diberikan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan pengangsuran.

2. Pengangsuran Pajak dari SPT Tahunan (PPh Pasal 29)

Sementara itu, pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 29 dapat diberikan sampai dengan akhir tahun pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kewajiban membayar pokok pajak secara bertahap, Wajib Pajak juga perlu memperhatikan adanya sanksi administrasi berupa bunga. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU KUP, keterlambatan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi bunga sesuai tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Besarnya bunga dihitung berdasarkan sisa utang pajak yang belum dilunasi dan ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP).

Kesimpulan

Pengangsuran pajak terutang merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak ketika mengalami kesulitan keuangan atau keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak mampu melunasi kewajiban perpajakan sekaligus.

Dengan memahami dasar hukum, jenis pajak yang dapat diangsur, persyaratan pengajuan, hingga ketentuan pembayaran dan sanksi bunga, Wajib Pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih terencana.

Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan, pastikan seluruh persyaratan dan dokumen pendukung telah disiapkan agar proses pengajuan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bingung dengan kebutuhan pajak perusahaan Anda?

Konsultasikan kebutuhan pajak perusahaan Anda sekarang. Tim ahli kami siap membantu.

Konsultasi Gratis