Jangan Sampai Keliru, Ini Tarif Pajak Pasal 22

January 30, 2024

Tarif Pajak Pasal 22 merujuk pada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Definisi penghasilan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Penghasilan diartikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Penghasilan tersebut dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dan dapat berupa apa pun dengan nama yang sesuai.

Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Tarif PPh Pasal 22

Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, yaitu sebagai berikut:

1.Atas Impor Objek PPh Pasal 22, berupa:

Barang tertentu seperti parfume/cairan pewangi, pakaian dan aksesoris Dll. Berdasarkan lampiran 1 (dikenakan tarif 10% dari nilai impor).
Barang tertentu seperti teh, kopi, coklat, bubuk kakao, Dll berdasarkan lampiran 2 (dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor).
Selain barang tertentu pada lampiran 1 dan barang tertentu lainnya pada lampiran 2 (memiliki Angka Pengenal Impor (API) dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor).
Selain barang tertentu pada lampiran 1 dan barang tertentu lainnya pada lampiran 2 (tidak memiliki API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor).
Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu (memiliki API dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor).
Barang yang tidak dikuasai (dikenakan tarif 7,5% dari harga lelang).

2.Atas Ekspor Objek PPh Pasal 22 berupa ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif /Harmonized System (HS) oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya (dikenakan tarif 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang).

3.Atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah (lebih dari Rp 2 juta), BUMN dan badan usaha tertentu (lebih dari Rp 10 juta). Atas transaksi tersebut dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas adalah sebagai berikut:

1. Bahan bakar minyak, yaitu:

Penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pertamina (dikenakan tarif bersifat final sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN).
Penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan SPBU Pertamina (dikenakan tarif bersifat final sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN).
Penjualan ke pihak lain selain SPBU (dikenakan tarif sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN).
Bahan bakar gas (dikenakan tarif sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN).

2. Pelumas (dikenakan tarif sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN).

5.Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:

Penjualan semua jenis semen (dikenakan tarif sebesar 0,25% dari dasar pengenaan PPN).
Penjualan kertas (dikenakan tarif sebesar 0,1% dari dasar pengenaan PPN).
Penjualan baja (dikenakan tarif sebesar 0,3% dari dasar pengenaan PPN).
Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih (dikenakan tarif sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN).
Penjualan semua jenis obat (dikenakan tarif sebesar 0,3% dari dasar pengenaan PPN).

6.Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

7.Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

8.Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

9.Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan.

Referensi