Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Untuk memastikan keberlanjutan sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah merancang dan mengimplementasikan Program PSIAP (Pelayanan dan Pengawasan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan).
Program program PSIAP DJP bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan pengawasan perpajakan, menciptakan ekosistem pajak yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)
Dalam hal ini, DJP telah melaksanakan berbagai agenda reformasi perpajakan, di antaranya reformasi di bidang organisasi, sumber daya manusia, serta di bidang sistem informasi perpajakan.
Reformasi perpajakan juga dipercaya semakin melindungi kalangan masyarakat bawah seperti pegiat UMKM.
Program PSIAP DJP adalah bagian dari reformasi perpajakan tersebut. Adapun Reformasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan rasa keadilan di antara wajib pajak, sehingga yang mendapatkan manfaat ekonomi lebih tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi pajak yang lebih optimal.
Baca Juga : Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Program Reformasi Perpajakan oleh DJP
Lini Masa Program PSIAP DJP
Program PSIAP DJP dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan perpajakan di Indonesia. Berikut ini lini masa pelaksanaan program PSIAP DJP:
High Level Design Jan – Mar 2021
Rancangan umum proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras. Rancangan umum ini setelah disepakati akan dilanjutkan dengan rancangan yang lebih rinci.
Detailed Design April – Sept 2021
Pada tahapan ini Tim PSIAP bersama vendor SI merumuskan secara lebih mendalam rancangan proses bisnis, sistem informasi, serta infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan membangun sistem inti DJP yang baru.
Build & Test Juni 2021 – April 2023
Tahapan pembangunan dan pengujian terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pembangunan modul aplikasi sistem inti yang baru. Kegiatan pengujian (testing) baik pengujian sistem, pengujuan instalasi, pengujian integrasi sistem serta uji penerimaan oleh pengguna.
Deploy Juni 2023
Pada tahapan ini sistem inti yang telah dikembangkan akan mulai diterapkan yang akan didahului dengan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan pegawai sebagai pengguna sistem baru tersebut.
Support Jan – Des 2024
Vendor system integrator akan memberikan dukungan dan support atas implementasi sistem inti yang baru hingga akhir tahun 2024.
Pentingnya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Perubahan Peraturan Pajak: Aturan perpajakan sering berubah. Program PSIAP DJP memungkinkan pemerintah untuk dengan cepat mengintegrasikan perubahan ini ke dalam proses administrasi mereka.
Teknologi yang Berkembang: Teknologi informasi terus berkembang, dan perpajakan tidak luput dari dampaknya. Pembaruan sistem inti memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengumpulan pajak.
Keamanan Data: Dalam era digital, keamanan data sangat penting. Pembaruan sistem memungkinkan untuk meningkatkan perlindungan data pajak dan mengurangi risiko kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif.
Peningkatan Efisiensi: Sistem yang sudah lama digunakan mungkin memiliki ketidakefisienan. Pembaruan dapat membantu menghilangkan tumpang tindih, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan produktivitas.
Pelayanan yang Lebih Baik: Pembaruan dapat meningkatkan layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Proses perpajakan yang lebih mudah dipahami dan mudah diakses dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela.
Baca Juga : Kenali Lebih Jauh core tax adimistration system
Kesimpulan
Program PSIAP DJP adalah tonggak sejarah dalam transformasi perpajakan Indonesia. Dengan penerapan teknologi informasi yang canggih, diharapkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan, tetapi juga membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan transparan. Semua pihak, baik DJP, wajib pajak, maupun masyarakat umum, diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan ini, menciptakan masa depan perpajakan yang lebih modern dan efisien untuk Indonesia.
