Pengenaan PPh 15 adalah salah satu instrumen perpajakan di Indonesia yang fokus pada penghasilan tertentu. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengenaan PPh 15, kita dapat menjelajahi bagaimana pajak ini mempengaruhi penghasilan tertentu di Indonesia.
Mengenal pajak Penghasilan 15 (PPh 15)
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.417/KMK.04/1996 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenal sebagai Norma Penghitungan Khusus. PPh Pasal 15 ini digunakan untuk menghitung penghasilan neto Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dilakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sehingga bagi beberapa objek pajak tertentu dikenakan PPh Pasal 15 yang bersifat final.
PPh 15 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 salah satu jenis pengenaan pajak atau pungutan pajak pada industri di bidang pelayaran dalam negeri, penerbangan dalam negeri, pelayaran atau penerbangan luar negeri, serta perusahaan asing.
Baca Juga : Pajak Penghasilan: Memahami Jenis, Tarif, dan Proses Pelaporan
Golongan Wajib Pajak tertentu yang dikenakan PPh Pasal 15
- Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
- Perusahaan asuransi luar negeri
- Perusahaan pengeboran minyak, Gas dan panas bumi
- Perusahaan dagang asing
- Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer”)
Cara Menghitung PPh Pasal 15
Cara menghitung PPh Pasal 15 yang terutang yaitu dengan mengalikan tarif dengan penghasilan bruto.
1. PPh Pasal 15 atas perusahaan pelayaran dalam negeri
Dikenakan tarif final sebesar 1,2% dengan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto atas Pengangkutan Orang atau Barang baik itu charter atau bukan charter.
Pengertian jumlah bruto yaitu seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:
- Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
- Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
- Pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia
- Pelabuhan dari luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
2. PPh Pasal 15 atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (atas charter)
Dikenakan tarif yang bukan termasuk final sebesar 1,8% dengan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto atas Pengangkutan Orang/Barang (khusus charter). Pengertian jumlah penghasilan bruto yaitu seluruh penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian charter yang dimuat dari :
- Satu bandara ke bandara lain di Indonesia
- Bandara di Indonesia ke bandara di luar negeri
3. PPh Pasal 15 atas Perusahaan Pelayaran & Penerbangan Luar Negeri yang punya BUT di Indonesia
Dikenakan tarif bersifat final sebesar 2,64% dengan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto atas Pengangkutan Orang atau Barang (baik charter atau tidak). Jumlah penghasilan bruto yaitu semua nilai penggantian dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
Baca Juga : Strategi Efektif Dalam Pelaporan PPh 15
4. PPh Pasal 15 atas Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
Dikenakan tarif bersifat final sebesar 0,44% dengan dasar pengenaan pajak yaitu ekspor bruto. Nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari penyerahan barang Kepada orang pribadi atau badan yang Berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.
5. PPh Pasal 15 atas Built-Operate-Transfer (BOT)
Bangun Guna Serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT berakhir.
Biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain-lain. PPh Pasal 15 terutang oleh pemegang hak atas tanah = 5% x Jumlah bruto tertinggi antara nilai pasar atau NJOP bagian Bangunan yang diserahkan.
Kesimpulan
PPh 15 memegang peranan penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dari penghasilan tertentu. Penerapan PPh 15 bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Baca Juga : Tips Efektif untuk Menghindari Denda Telat Lapor SPT
Referensi
- Keputusan Menteri Keuangan No.417/KMK.04/1996
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
