Apa Saja Yang Termasuk Dalam Pengecualian Pph 23

Pengecualian PPh 23 memiliki peran penting dalam mengatur pemotongan pajak atas sejumlah penghasilan tertentu, seperti bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya yang bersifat tetap. Namun, di tengah ketentuan-ketentuan yang mengikat, terdapat serangkaian pengecualian yang membebaskan sebagian penerima penghasilan dari kewajiban memotong dan menyetor PPH 23.

Baca Juga : Pahami Tuntas Proses Pelaporan Pajak Pasal 23

Pengecualian PPh 23

Di dalam undang-undang pajak, terdapat sejumlah pengecualian yang membebaskan pembayar pajak dari kewajiban untuk memotong dan menyetor PPH 23. Dengan memahami pengecualian ini, bisnis dapat mengelola beban fiskalnya dengan lebih efisien. Berikut ini adalah daftar pengecualian PPh 23: 

1. Penghasilan Yang Dibayar Atau Terutang Kepada Bank;
2. Sewa Yang Dibayar Atau Terutang Sehubungan Dengan Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi;
3. Dividen Atau Bagian Laba Yang Diterima Atau Diperoleh Perseroan Terbatas Sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN/BUMD, Dari Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Yang Didirikan  Dan Bertempat Kedudukan Di Indonesia Dengan Syarat :

• Dividen Berasal Dari Cadangan Laba Yang Ditahan;
• Bagi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, Kepemilikan Saham Pada Badan Yang Memberikan Dividen Paling Rendah 25 % (Dua Puluh Lima Persen ) Dari Jumlah Modal Yang Disetor;
• Bagian Laba Yang Diterima Atau Diperoleh Anggota Dari Perseroan Komanditer Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham-Saham,Persekutuan Perkumpulan, Firma Dan Kongsi Termasuk Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif;
• SHU Koperasi Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggotanya;
• Penghasilan Yang Dibayar Atau Terutang Kepada Badan Usaha Atas Jasa Keuangan Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman Dan / Atau Pembiayaan.

4. Penghasilan Yang Dibayarkan, Disediakan Untuk Dibayarkan, Atau Telah Jatuh Tempo Pembayarannya Kepada Rekanan Pemerintah Yang Dapat Menyerahkan Fc SKB Pot/Put Pph Berdasarkan Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan Dari Pot/Put Pph
5. Penghasilan Yang Dibayarkan Kepada Rekanan Pemerintah Dengan Mekanisme Uang Persediaan Yang Dilakukan Melalui Pihak Lain Dalam Sistem Informasi  Pengadaan, Yang Telah Dipungut Pph Pasal 22 Oleh Pihak Lain Atas :

• Sewa Dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta
• Penggunaan Jasa

6. Pembayaran Kepada WP Yang Memiliki Dan Menyerahkan Fotokopi Surat Keterangan

Jenis Penghasilan Yang Tercakup PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dikenakan pada beberapa jenis penghasilan, antara lain:

• Bunga: Penghasilan dari simpanan di bank, deposito, atau instrumen keuangan lainnya.
• Royalti: Hak atas penggunaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang.
• Sewa: Penghasilan dari penyewaan properti atau peralatan.
•  Dividen: Bagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham.
• Jasa: melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Baca Juga : simak Objek PPh Pasal 23 bagi wajib pajak

Kesimpulan 

Pengecualian-pengecualian ini memainkan peran penting dalam merangsang investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan layanan publik. Namun, perlu diingat bahwa pengecualian ini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh para penerima penghasilan agar dapat menikmati keuntungan dari pengecualian tersebut. Oleh karena itu, konsultasikan dengan ahli pajak atau penasehat keuangan Anda untuk memastikan bahwa bisnis Anda memanfaatkan pengecualian PPH 23 dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.