Pelaksanaan Core Tax System atau Pembaruan Sistem inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk mendukung layanan yang user friendly pada Wajib Pajak (WP) dan mempermudah proses bisnis DJP sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian dalam optimalisasi penerimaan negara tahun 2020-2024 dengan otomasi sistem yang efisien ketimbang cara kerja manual yang makan waktu lama.
Kementerian Keuangan RI telah mengumumkan rencana pergeseran waktu pelaksanaan Core Tax dari Mei 2024 menjadi 1 Juli 2024, mengundang perhatian luas dari berbagai pihak terkait. Langkah ini menjadi sorotan karena berpotensi mempengaruhi banyak sektor, baik dari segi kepatuhan perpajakan maupun persiapan bisnis. Bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi perekonomian dan bagaimana kesiapan pelaku usaha dalam menyambut perubahan tersebut?
Baca Juga : Kenali Lebih Jauh core tax adimistration system
Perubahan Tanggal Pelaksanaan Core Tax System
Rencana pergeseran pelaksanaan Core Tax System menjadi 1 Juli adalah respons terhadap berbagai faktor, termasuk salah satunya adalah tahun 2024 bertepatan dengan adanya pemilihan presiden (Pilpres).
Apabila implementasi core tax system tersebut tetap diluncurkan pada Mei 2024, maka data-data atau sistem pada saat pemilihan presiden akan terganggu. Maka pihak Kemenkeu menunda peluncuran Core Tax Administration System.
Apa Itu Core Tax Administration System?
Mengacu dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Core Tax Administration System (CTAS) adalah sebuah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan.
CTAS mencakup berbagai fungsi, seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, perhitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pelaporan keuangan dan audit.
Tentu saja, perubahan kebijakan ini akan terus menjadi topik yang menarik untuk dipantau seiring dengan pelaksanaannya dan bagaimana implementasinya berdampak pada berbagai sektor dalam perekonomian Indonesia.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Core Tax System akan menjadi sebuah alat yang memastikan efektivitas dari pelaksanaan reformasi perpajakan. Sistem ini dianggap sebagai pendorong utama dalam mengubah berbagai bidang dalam sistem perpajakan, yang akan didukung oleh peningkatan dalam hal administrasi.
Baca Juga : Manfaat Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan: Menuju Perpajakan yang Lebih Efisien
Dampak Penundaan bagi Wajib Pajak dan DJP
Penundaan pelaksanaan Core Tax System hingga 1 Juli tentunya memiliki dampak, baik bagi DJP maupun para wajib pajak. Dari sisi DJP, pergeseran ini memberikan waktu tambahan untuk memastikan bahwa implementasi sistem baru dapat dilakukan dengan mulus tanpa gangguan teknis yang bisa merusak kepercayaan wajib pajak.
Sementara itu, bagi wajib pajak, penundaan ini memberi kesempatan lebih banyak untuk memahami sistem yang baru. DJP diharapkan dapat memanfaatkan waktu tambahan ini untuk melakukan sosialisasi yang lebih komprehensif, sehingga pada saat sistem diluncurkan, wajib pajak sudah siap dan terbiasa menggunakan platform baru tersebut.
Kesimpulan
Pergeseran waktu pelaksanaan Core Tax System menjadi 1 Juli merupakan langkah strategis dari DJP untuk memastikan bahwa seluruh persiapan teknis dan sumber daya manusia sudah optimal sebelum peluncuran. Meski mengalami penundaan, keberhasilan implementasi sistem ini akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi DJP maupun bagi para wajib pajak. Dengan infrastruktur yang lebih modern dan layanan yang lebih efisien, diharapkan Core Tax System mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
