Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melanjutkan agenda transformasi digital melalui implementasi penuh layanan digital Coretax. Setelah melalui tahap uji coba dan penerapan bertahap sejak 2024, kini seluruh layanan utama perpajakan terintegrasi sepenuhnya ke dalam platform digital ini.
Coretax merupakan sistem administrasi pajak terpadu yang dikembangkan untuk menggantikan berbagai sistem lama DJP, seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot, menjadi satu ekosistem digital yang terpusat dan efisien. Dengan sistem ini, DJP menargetkan peningkatan kepatuhan, transparansi, serta kemudahan layanan bagi Wajib Pajak.
Aktivasi Akun Coretax
Hingga 5 Januari 2026, sebanyak lebih dari 11,3 juta wajib pajak telah berhasil mengaktifkan akun mereka di sistem Coretax DJP. Dari jumlah tersebut, sekitar 10,4 juta merupakan wajib pajak orang pribadi, sedangkan lebih dari 800 ribu merupakan wajib pajak badan.
Pencapaian luar biasa ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata keberhasilan migrasi digital massal yang berjalan efektif dan inklusif. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi positif antara Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat, yang bersama-sama berkomitmen menuju sistem perpajakan modern, transparan, dan terintegrasi secara digital.
Transformasi ini menegaskan bahwa adaptasi teknologi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat layanan pajak yang lebih efisien di era digital.
Fitur-Fitur Coretax DJP
Coretax DJP hadir dengan serangkaian inovasi yang mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan. Platform ini bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi lompatan besar menuju pengalaman pajak yang lebih sederhana, cepat, dan transparan.
- Satu Portal untuk Semua Kebutuhan Pajak
Tidak perlu lagi berpindah aplikasi atau laman. Mulai dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, hingga pelaporan SPT kini dapat dilakukan dalam satu ekosistem terpadu. - Buku Besar Wajib Pajak (Taxpayer Ledger)
Fitur ini menampilkan seluruh riwayat transaksi pajak secara real-time, seperti melihat mutasi rekening bank. Transparansi penuh yang memudahkan wajib pajak memantau kepatuhan dan status keuangannya. - Otomatisasi Data (Prepopulated System)
Bagi karyawan, proses pelaporan SPT kini nyaris otomatis. Data pemotongan pajak dari kantor langsung muncul di formulir SPT, dan wajib pajak cukup mengkonfirmasi dengan “Ya” atau “Tidak”. - Aktivasi Akun Tanpa EFIN
Coretax menghapus kerumitan lama dengan meniadakan kewajiban EFIN. Aktivasi akun kini cukup dengan email dan nomor ponsel yang sudah terdaftar, menjadikannya lebih cepat dan efisien. - Fitur Deposit Pajak
Wajib pajak dapat menyetor dana ke akun deposit terlebih dahulu untuk pembayaran pajak di masa mendatang. Cara ini membantu menghindari denda keterlambatan dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib.
Baca Juga: Belum Bisa Login ke Coretax? Cek Langkah Aktivasi Akun Coretax di Sini!
Tantangan dan Harapan ke Depan Layanan Digital Coretax
Meski banyak manfaat yang dibawa, implementasi Coretax juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital di daerah, literasi teknologi Wajib Pajak, dan penyesuaian proses internal DJP.
Namun, dengan dukungan regulasi, kolaborasi lintas instansi, serta peningkatan edukasi pajak digital, sistem ini diyakini akan menjadi pondasi penting menuju DJP Digital 2030 — sebuah visi untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berorientasi layanan.
Kesimpulan
Implementasi penuh layanan digital Coretax 2026 menandai era baru dalam sistem perpajakan Indonesia. Integrasi total layanan, kemudahan akses, dan efisiensi administrasi menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kepatuhan dan kepercayaan publik terhadap sistem pajak nasional.
Bagi Wajib Pajak, Coretax bukan sekadar sistem baru, tetapi solusi digital yang memudahkan mereka berinteraksi dengan otoritas pajak secara cepat, aman, dan transparan.
