Official PJAP — Registered & Supervised by the Directorate General of Taxes
Home/Blog/Informasi
InformasiNovember 18, 2026 · 4 min read

Persiapan Pajak Tahun 2027: Daftar Insentif dan Kebijakan Terbaru

Ketahui persiapan pajak tahun 2027, mulai dari PPh 21 DTP, PPN DTP rumah, penyesuaian PPN emas, PTKP, hingga Coretax.

P
Tim Pajak.io
Tax Content & Research
Persiapan Pajak Tahun 2027: Daftar Insentif dan Kebijakan Terbaru

Persiapan pajak tahun 2027 perlu diperhatikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan perpajakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Beberapa kebijakan yang direncanakan meliputi perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), kelanjutan PPN DTP sektor perumahan, penyesuaian PPN emas dan perhiasan, hingga rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selain itu, wajib pajak juga perlu mempersiapkan diri menghadapi implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax.

Apa Saja Persiapan Pajak Tahun 2027?

Berikut sejumlah kebijakan dan langkah yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tahun pajak 2027.

1. Perluasan Insentif PPh Pasal 21 DTP

Pemerintah berencana memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor usaha pada 2027. Kebijakan ini berbeda dari tahun 2026 yang penerapannya terbatas pada lima sektor, yaitu industri alas kaki, tekstil, furnitur, kulit, dan pariwisata.

Insentif tersebut direncanakan menyasar pekerja dengan penghasilan di atas PTKP hingga Rp10 juta per bulan. Melalui fasilitas ini, PPh Pasal 21 yang memenuhi kriteria akan ditanggung pemerintah.

Persiapan: Perusahaan perlu memastikan data penghasilan, status PTKP, dan administrasi penggajian karyawan tersusun dengan baik. Ketentuan penerima dan mekanisme pemberian insentif tetap perlu mengikuti aturan resmi pemerintah.

2. Kelanjutan PPN DTP Sektor Perumahan

Pemerintah juga berencana melanjutkan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah pada 2027. Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor properti.

Skema yang disiapkan mencakup:

  • Rumah dengan harga sampai Rp2 miliar berpotensi memperoleh PPN DTP sebesar 100%.

  • Rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar memperoleh fasilitas atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar.

Persiapan: Calon pembeli perlu memperhatikan harga rumah, persyaratan transaksi, dan ketentuan penyerahan properti. Pengembang juga perlu menyiapkan dokumen penjualan serta administrasi PPN sesuai ketentuan.

3. Penyesuaian PPN Emas dan Perhiasan

Paket insentif pajak 2027 juga mencakup rencana penyesuaian fasilitas PPN untuk industri emas dan perhiasan.

Salah satu rencana yang dibahas adalah penyesuaian standar kemurnian emas yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, dari minimal 99,99% menjadi 99,9%. Pemerintah juga membuka pembahasan mengenai fasilitas PPN untuk perak.

Persiapan: Pelaku usaha perlu memantau perubahan regulasi, menyesuaikan pencatatan transaksi, serta memastikan dokumen sertifikasi dan administrasi perpajakan tersedia. Fasilitas tetap bergantung pada jenis transaksi dan persyaratan yang ditetapkan.

4. Rencana Kenaikan Batas PTKP

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan memperhatikan inflasi dan perkembangan upah minimum.

Saat ini, PTKP wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Apabila direalisasikan, perubahan PTKP dapat memengaruhi penghitungan PPh Pasal 21.

Persiapan: Pemberi kerja perlu memastikan data status perkawinan dan tanggungan karyawan selalu diperbarui. Namun, penghitungan pajak tetap menggunakan ketentuan PTKP yang resmi berlaku sampai ada peraturan baru.

5. Penyesuaian Administrasi Perpajakan melalui Coretax

Coretax menjadi bagian penting dalam persiapan pajak tahun 2027. Sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan DJP ini mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengelolaan data wajib pajak, pembayaran, hingga pelaporan SPT.

Agar proses administrasi berjalan lancar, wajib pajak perlu melakukan beberapa persiapan:

  • Memastikan data identitas, NPWP, alamat, dan informasi pengurus sudah sesuai.

  • Memahami proses pembayaran dan pelaporan SPT melalui Coretax.

  • Menyiapkan bukti potong, faktur pajak, dan dokumen pendukung.

  • Memastikan pencatatan transaksi dan rekonsiliasi pajak dilakukan secara rutin.

  • Meningkatkan pemahaman tim keuangan dan pajak mengenai penggunaan Coretax.

Persiapan tersebut membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi dan kendala pelaporan.

6. Evaluasi Administrasi dan Perencanaan Pajak Perusahaan

Selain mengikuti perubahan kebijakan, perusahaan perlu mengevaluasi pengelolaan pajaknya sebelum memasuki 2027.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

  • Mengevaluasi kewajiban PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN.

  • Memperbarui data karyawan dan dokumen perpajakan.

  • Melakukan rekonsiliasi antara pencatatan akuntansi dan pajak.

  • Menyusun kalender pembayaran serta pelaporan pajak.

  • Menyimpan faktur pajak, bukti potong, dan bukti pembayaran secara terstruktur.

  • Memantau regulasi terbaru dari DJP dan Kementerian Keuangan.

Dengan administrasi yang tertata, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan meminimalkan risiko kesalahan.

Kesimpulan

Persiapan pajak tahun 2027 mencakup sejumlah kebijakan yang perlu diperhatikan, mulai dari perluasan PPh Pasal 21 DTP, kelanjutan PPN DTP perumahan, penyesuaian PPN emas dan perhiasan, hingga rencana kenaikan PTKP.

Di sisi lain, wajib pajak juga perlu menyesuaikan administrasi perpajakan melalui Coretax serta memastikan pencatatan dan pelaporan pajak berjalan dengan baik.

Meskipun sejumlah kebijakan masih dalam tahap persiapan, wajib pajak sebaiknya mulai mengevaluasi administrasi dan mengikuti perkembangan regulasi agar dapat memenuhi kewajiban serta memanfaatkan insentif pajak 2027 sesuai ketentuan.

Unsure about your company's tax needs?

Discuss your corporate tax needs now. Our expert team is ready to help.

Free Consultation