
Masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa perusahaan yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar.
Memang, perusahaan Non-PKP tidak diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, bukan berarti perusahaan tersebut terbebas dari seluruh kewajiban perpajakan. Ada kewajiban lain yang tetap harus dipenuhi, seperti membayar Pajak Penghasilan (PPh), melakukan pemotongan pajak tertentu, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami status perpajakannya dengan baik. Mulai dari pengertian Non-PKP, batas omzet untuk menjadi PKP, hingga kewajiban dan larangan yang berlaku. Dengan begitu, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perpajakan dan terhindar dari risiko sanksi di kemudian hari.
Apa Itu Perusahaan Non-PKP?
Perusahaan Non-PKP adalah badan usaha atau pelaku usaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Artinya, perusahaan tersebut belum memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).
Dalam praktiknya, perusahaan dengan status Non-PKP memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
Tidak wajib memungut PPN dari pelanggan.
Tidak wajib menyetorkan PPN atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya.
Tidak wajib menerbitkan Faktur Pajak.
Tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Masa PPN.
Karena tidak memiliki kewajiban administrasi PPN, pengelolaan perpajakan perusahaan Non-PKP cenderung lebih sederhana dibandingkan perusahaan yang telah berstatus PKP.
Inilah alasan banyak usaha kecil dan menengah masih memilih mempertahankan status Non-PKP, terutama ketika bisnis masih dalam tahap pengembangan.
Batasan Omzet untuk Menjadi PKP
Di Indonesia, terdapat batas omzet tertentu yang menjadi salah satu penentu kewajiban pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, pengusaha dengan omzet atau peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Sementara itu, jika omzet perusahaan masih di bawah batas tersebut, pengusaha dapat memilih untuk:
Tetap berstatus Non-PKP.
Mengajukan pengukuhan sebagai PKP secara sukarela.
Dalam praktiknya, beberapa perusahaan memilih menjadi PKP meskipun omzetnya belum mencapai Rp4,8 miliar. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan bisnis, terutama jika perusahaan sering bekerja sama dengan perusahaan besar yang membutuhkan Faktur Pajak dalam transaksi bisnis.
Sebaliknya, bagi usaha yang masih berskala kecil atau baru berkembang, mempertahankan status Non-PKP dapat menjadi pilihan yang lebih praktis karena administrasi perpajakannya relatif lebih sederhana.
Ketentuan Pajak bagi Wajib Pajak Non-PKP
Perusahaan atau pelaku usaha dengan status Non-PKP tetap memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Meskipun tidak memiliki kewajiban memungut PPN, perusahaan tetap harus memperhatikan ketentuan pajak penghasilan dan kewajiban administrasi lainnya.
Berikut beberapa ketentuan pajak yang perlu dipahami.
1. Kewajiban Membayar PPh Final 0,5%
Wajib Pajak Non-PKP yang memenuhi kriteria tertentu, khususnya pelaku UMKM, dapat menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto.
Pengenaan tarif ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu:
Pajak dihitung berdasarkan omzet atau peredaran bruto, bukan berdasarkan laba bersih.
Pembayaran dilakukan setiap bulan atas penghasilan yang diperoleh pada periode tersebut.
Perhitungannya relatif sederhana karena tidak memerlukan rekonsiliasi fiskal seperti pada skema PPh umum.
Namun, perlu dipahami bahwa tarif PPh Final 0,5% tidak otomatis berlaku untuk seluruh perusahaan Non-PKP. Skema ini hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan, termasuk batas waktu pemanfaatannya.
Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah masih memenuhi kriteria untuk menggunakan skema PPh Final UMKM.
2. Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23
Perusahaan Non-PKP juga dapat terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23.
PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan imbalan jasa tertentu.
Dalam transaksi tersebut, perusahaan dapat berkedudukan sebagai pihak yang dipotong pajaknya maupun sebagai pihak yang wajib melakukan pemotongan, bergantung pada jenis transaksi dan ketentuan yang berlaku.
Secara umum, tarif PPh Pasal 23 meliputi:
2% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa tertentu.
15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan tertentu.
Apabila perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak, perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, apabila perusahaan menjadi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23, bukti potong tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak sesuai ketentuan perpajakan.
3. Kewajiban PPh Pasal 21 bagi Perusahaan yang Memiliki Karyawan
Jika perusahaan Non-PKP memiliki karyawan, terdapat kewajiban tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
Dalam hal ini, perusahaan bertindak sebagai pemberi kerja sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak penghasilan karyawan.
Beberapa kewajiban yang harus dilakukan perusahaan meliputi:
Menghitung dan memotong PPh Pasal 21 atas gaji, upah, tunjangan, atau penghasilan lain yang diterima karyawan sesuai ketentuan.
Menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan.
Melaporkan pemotongan pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 21.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab memberikan gaji kepada karyawan, tetapi juga memastikan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajaknya dilaksanakan dengan benar.
Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan.
4. Tidak Diperkenankan Memungut PPN
Salah satu ketentuan utama bagi perusahaan Non-PKP adalah larangan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pelanggan.
Karena belum dikukuhkan sebagai PKP, perusahaan memiliki beberapa batasan, yaitu:
Tidak diperbolehkan memungut PPN atas penyerahan barang atau jasa.
Tidak diperkenankan menerbitkan Faktur Pajak.
Tidak memiliki kewajiban menyetorkan PPN atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya.
Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa dokumen transaksi dan tagihan yang diterbitkan tidak mencantumkan PPN seolah-olah perusahaan memiliki kewenangan untuk memungutnya.
Ketentuan ini penting diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
5. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa
Meskipun tidak memiliki kewajiban pelaporan PPN, perusahaan Non-PKP tetap harus memenuhi kewajiban pelaporan pajak sesuai status dan aktivitas perpajakannya.
Beberapa jenis SPT yang perlu diperhatikan antara lain:
SPT Tahunan PPh Badan, bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha.
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis atas nama pribadi.
SPT Masa PPh Pasal 21, apabila perusahaan memiliki kewajiban pemotongan PPh atas penghasilan karyawan.
SPT Masa PPh Pasal 23, apabila perusahaan memiliki kewajiban pemotongan PPh Pasal 23.
Melalui pelaporan tersebut, Wajib Pajak menyampaikan informasi mengenai penghasilan, pajak yang telah dibayar atau dipotong, serta perhitungan pajak terutang sesuai ketentuan.
Dengan melakukan pelaporan secara tertib, perusahaan dapat menjaga kepatuhan perpajakan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi.
Kewajiban Melakukan Pencatatan atau Pembukuan
Selain membayar dan melaporkan pajak, Wajib Pajak Non-PKP juga wajib melakukan pencatatan atau pembukuan sesuai ketentuan perpajakan.
Pencatatan atau pembukuan tersebut setidaknya mencakup informasi mengenai:
Omzet atau peredaran bruto yang diperoleh setiap bulan.
Transaksi pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
Biaya operasional yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Dokumen pendukung transaksi, seperti kuitansi, nota, dan bukti pembayaran.
Pencatatan dan pembukuan memiliki peran penting dalam pengelolaan perpajakan karena dapat:
Menjadi dasar perhitungan pajak yang harus dibayarkan.
Memudahkan proses penyusunan dan pelaporan SPT.
Membantu perusahaan memantau kondisi keuangan.
Mengurangi risiko kesalahan perhitungan maupun sengketa pajak di kemudian hari.
Dengan administrasi keuangan yang tertata, perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan terukur.
Larangan bagi Perusahaan Non-PKP
Perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki sejumlah batasan dalam menjalankan aktivitas perpajakannya.
Salah satu ketentuan yang paling penting adalah perusahaan Non-PKP tidak diperbolehkan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pelanggan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Faktur Pajak.
Faktur Pajak merupakan dokumen yang dibuat oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
Apabila perusahaan Non-PKP tetap memungut PPN atau menerbitkan Faktur Pajak tanpa memiliki kewenangan, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan perpajakan.
Ketentuan mengenai penerbitan Faktur Pajak oleh pihak yang tidak dikukuhkan sebagai PKP diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa:
Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun.
Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak.
Dengan demikian, pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada administrasi perpajakan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.
Oleh karena itu, setiap pelaku usaha perlu memahami status perpajakannya dan memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Perusahaan Non-PKP tetap memiliki kewajiban perpajakan meskipun tidak diwajibkan memungut dan melaporkan PPN. Kewajiban tersebut dapat mencakup pembayaran PPh, pemotongan pajak karyawan, pemotongan PPh Pasal 23, pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa, serta pencatatan atau pembukuan keuangan.
Memahami ketentuan pajak perusahaan Non-PKP sangat penting agar bisnis dapat berjalan sesuai peraturan dan terhindar dari risiko sanksi perpajakan.
Seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya omzet, perusahaan juga perlu mengevaluasi status perpajakannya. Jika omzet telah melampaui batas yang ditentukan, pengusaha wajib memenuhi ketentuan pengukuhan sebagai PKP.
Dengan pengelolaan administrasi pajak yang baik, perusahaan dapat menjaga kepatuhan sekaligus mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.