Official PJAP — Registered & Supervised by the Directorate General of Taxes
Home/Blog/Informasi
InformasiNovember 13, 2026 · 6 min read

Ini Dia Syarat Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29

Ketahui syarat, dokumen, jangka waktu, dan prosedur pengajuan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 sesuai ketentuan perpajakan.

P
Tim Pajak.io
Tax Content & Research
Ini Dia Syarat Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29

Penundaan pembayaran pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Melalui fasilitas ini, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk menunda pelunasan pajak terutang tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya, selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fasilitas ini umumnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun individu yang menghadapi kendala likuiditas, terutama ketika harus melunasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29. Dengan memahami persyaratan dan tata cara pengajuan penundaan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengelola arus kas dengan lebih baik sekaligus tetap memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29

Permohonan penundaan pembayaran PPh Pasal 29 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Fasilitas ini bertujuan memberikan tambahan waktu bagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan tertentu di luar kekuasaannya agar tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Pajak

Berdasarkan Pasal 113 PMK 81/2024, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas kekurangan pajak yang masih terutang sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan PPh maupun Pajak Karbon.

Selain itu, penundaan pembayaran juga dapat diberikan atas pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, maupun putusan pengadilan pajak.

Sementara itu, Pasal 117 ayat (4) PMK 81/2024 mengatur bahwa jangka waktu penundaan pembayaran pajak dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Untuk PPh Pasal 29 dan Pajak Karbon: Penundaan dapat diberikan sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh atau Pajak Karbon tahun pajak berikutnya.

  2. Untuk jenis pajak lainnya: Penundaan dapat diberikan paling lama 24 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan penundaan.

Dengan demikian, jangka waktu penundaan pembayaran pajak bergantung pada jenis pajak dan dasar pengajuan permohonannya.

Persyaratan Pengajuan Penundaan Pembayaran Pajak

Untuk mengajukan penundaan pembayaran PPh Pasal 29, Wajib Pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan.

1. Dokumen Permohonan

Wajib Pajak harus menyiapkan surat permohonan resmi penundaan pembayaran PPh Pasal 29 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

2. Dokumen Kelengkapan

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dibedakan berdasarkan kondisi yang dialami Wajib Pajak.

A. Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Kesulitan Likuiditas

Wajib Pajak yang mengajukan penundaan karena mengalami kesulitan likuiditas harus melampirkan dokumen berikut:

  1. Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan likuiditas.

  2. Laporan keuangan sementara (interim) atau neraca per akhir bulan terakhir sebelum permohonan diajukan, dengan ketentuan:

    • Bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan, dokumen yang dilampirkan berupa neraca dan laporan laba rugi interim.

    • Bagi Wajib Pajak yang melakukan pencatatan, dokumen yang dilampirkan berupa catatan peredaran atau penerimaan bruto dan/atau rekening koran bulan terakhir.

  3. Jaminan berupa aset berwujud dengan ketentuan:

    • Aset merupakan milik Wajib Pajak sendiri dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

    • Aset tidak sedang dijadikan jaminan atas utang atau pinjaman lainnya.

B. Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Keadaan di Luar Kekuasaan

Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya atau force majeure harus melampirkan:

  1. Surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya.

  2. Surat keterangan resmi dari pihak berwenang yang membuktikan terjadinya kondisi tersebut, seperti bencana alam, kebakaran, atau keadaan luar biasa lainnya.

  3. Jaminan berupa aset berwujud dengan ketentuan:

    • Aset merupakan milik Wajib Pajak sendiri dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

    • Aset tidak sedang dijadikan jaminan atas pinjaman atau utang lainnya.

3. Persyaratan Kepatuhan Administratif

Selain dokumen pendukung, Wajib Pajak juga harus memenuhi persyaratan kepatuhan administratif, yaitu:

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir.

  2. Telah menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiga masa pajak terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Alasan yang Diperbolehkan untuk Mengajukan Penundaan Pembayaran Pajak

Sesuai Pasal 114 dan Pasal 115 PMK 81/2024, permohonan penundaan pembayaran pajak dapat diajukan apabila Wajib Pajak mengalami salah satu kondisi berikut:

  • Kesulitan likuiditas (cash flow constraint): Kondisi ketika Wajib Pajak mengalami keterbatasan arus kas sehingga belum mampu melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu.

  • Keadaan di luar kekuasaan (force majeure): Kondisi yang terjadi di luar kendali Wajib Pajak, seperti bencana alam, kebakaran, atau peristiwa luar biasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan keterangan dari pihak berwenang.

Kedua kondisi tersebut menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak kepada DJP.

Penundaan Pembayaran Pajak Selain PPh Pasal 29

Selain PPh Pasal 29, Wajib Pajak juga dapat mengajukan penundaan pembayaran atas pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat keputusan, maupun putusan pengadilan pajak.

Apabila permohonan diajukan karena kesulitan likuiditas, surat permohonan harus memuat beberapa informasi berikut:

  • Alasan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

  • Jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda pembayarannya.

  • Jangka waktu penundaan pembayaran yang diinginkan.

Selain itu, Wajib Pajak perlu melampirkan dokumen pendukung berupa:

  1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan likuiditas.

  2. Rekening koran selama tiga bulan terakhir sebagai bukti kondisi keuangan terkini.

Wajib Pajak juga diwajibkan memberikan jaminan berupa aset berwujud dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Nilai aset setidaknya sama dengan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda.

  • Aset merupakan milik penanggung pajak sendiri dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

  • Aset tidak sedang dijadikan jaminan atas pinjaman atau utang lainnya.

Sementara itu, apabila permohonan diajukan karena keadaan di luar kekuasaan (force majeure), Wajib Pajak cukup melampirkan surat keterangan resmi dari pihak berwenang yang membuktikan terjadinya keadaan tersebut.

Permohonan penundaan pembayaran untuk jenis pajak selain PPh Pasal 29 harus diajukan sebelum pelaksanaan lelang atas barang sitaan yang dilakukan untuk melunasi utang pajak.

Proses dan Penerbitan Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak

Berdasarkan Pasal 117 PMK 81/2024, DJP memiliki batas waktu tertentu untuk menerbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak. Jangka waktu penerbitannya dibedakan berdasarkan jenis pajak, yaitu:

  • 3 hari kerja untuk permohonan penundaan pembayaran PPh Pasal 29.

  • 7 hari kerja untuk permohonan penundaan pembayaran selain PPh Pasal 29.

Apabila dalam jangka waktu tersebut DJP belum menerbitkan keputusan, permohonan penundaan pembayaran pajak dianggap disetujui.

Selanjutnya, DJP wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak paling lama tiga hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penerbitan keputusan tersebut.

Kesimpulan

Penundaan pembayaran PPh Pasal 29 merupakan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak ketika mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya. Namun, fasilitas ini hanya dapat diberikan apabila Wajib Pajak memenuhi persyaratan dokumen, ketentuan administratif, serta prosedur pengajuan yang berlaku.

Dengan memahami ketentuan penundaan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengelola arus kas dengan lebih optimal tanpa mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Butuh Bantuan Mengurus Pajak Perusahaan?

Tidak perlu khawatir! Tax expert dari Pajak.io siap membantu Anda mengelola kebutuhan perpajakan perusahaan dengan lebih mudah dan praktis.

Konsultasikan kebutuhan perpajakan perusahaan Anda bersama tim profesional Pajak.io untuk mendapatkan solusi yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Unsure about your company's tax needs?

Discuss your corporate tax needs now. Our expert team is ready to help.

Free Consultation