Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang PPh Pasal 28 mengatur tentang kredit pajak yang dapat dijadikan pengurang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam PPh Pasal 28 menyebutkan beberapa jenis PPh yang dapat dikreditkan dan beberapa hal yang tidak dapat dikreditkan.
Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.
Sebagaimana menurut PPh Pasal 28 bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Jenis PPh yang dapat dikreditkan yaitu:
- Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan (PPh Pasal 21).
- Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (PPh Pasal 22).
- Pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa (PPh Pasal 23).
- Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24).
- Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25).
- Pemotongan PPh Pasal 26.
(Baca juga: Konsep Dasar PPh Pasal 26)
Namun sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku yang telah dibayar oleh Wajib Pajak tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi yang telah dibayar oleh Wajib Pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tidak dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan.
Contoh Perhitungan Ketentuan UU PPh Pasal 28
PPh yang terutang Rp 100.000.000
Kredit pajak (ketentuan UU PPh Pasal 28):
Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21) = Rp 16.000.000
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22) = Rp 8.000.000
Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23) = Rp 10.000.000
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24) = Rp 4.000.000
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25) = Rp 50.000.000
Total kredit pajak = Rp 88.000.000
Oleh karena itu, PPh yang harus dibayar yaitu:
= PPh yang terutang – total kredit pajak
= Rp 100.000.000 – Rp 88.000.000
= Rp 12.000.000
Setelah mengetahui ketentuan PPh Pasal 28, bayar PPh yang harus dibayar dengan membuat ID Billing melalui pajak.io gratis, lebih mudah dan efisien karena semua kebutuhan pajak Anda dapat dikelola dalam satu aplikasi.
(Baca juga: Cara Lapor SPT Bulanan Perusahaan)
