Ditulis Oleh Annisa
Penyedia Aplikasi Perpajakan (PJAP) memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan layanan aplikasi perpajakan yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini akan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PJAP untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, memenuhi standar kualitas layanan, menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PJAP
Pertama, PJAP memiliki kewajiban untuk menjamin kerahasiaan data pengguna layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa PJAP harus melindungi informasi pribadi dan data perpajakan pengguna aplikasi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sesuai. Dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital, keamanan data menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaporan pajak elektronik.
Selanjutnya, PJAP juga harus memenuhi ketentuan kualitas layanan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa aplikasi yang disediakan harus berfungsi dengan baik, responsif, dan mudah digunakan. PJAP harus melakukan pengujian dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan mengikuti standar yang ditetapkan.
Selain itu, PJAP juga harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup transparansi dalam penyediaan informasi kepada pengguna, perlindungan terhadap data pribadi, dan penanganan pengaduan atau keluhan pengguna dengan profesionalisme dan tanggung jawab.
Manajemen risiko juga merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh PJAP. Dalam konteks aplikasi perpajakan, hal ini berarti PJAP harus melakukan identifikasi dan evaluasi risiko yang terkait dengan penyediaan layanan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Pemantauan berkala terhadap kinerja pihak lain yang bekerja sama dengan PJAP juga penting untuk memastikan kelancaran pemberian layanan.
PJAP juga diharapkan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, kampanye kebijakan perpajakan, atau penyediaan layanan pro bono yang membantu masyarakat memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Selanjutnya, PJAP harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan. Ketentuan ini berisi pedoman dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh PJAP dalam penyediaan layanan aplikasi perpajakan.
Terakhir, PJAP harus membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari segala tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan layanan. Hal ini termasuk penyalahgunaan autentikasi identitas digital seperti Electronic Filing Identification Number (EFIN), username, password, PIN, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, token, passphrase, dan identitas digital lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian.
Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban ini, PJAP dapat memastikan keamanan, kualitas, dan integritas layanan aplikasi perpajakan yang disediakan kepada pengguna. Kerjasama antara PJAP dan Direktorat Jenderal Pajak sangat penting dalam memastikan keselarasan dengan peraturan perpajakan dan menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, efisien, dan aman.
