Terdaftar dan Diawasi oleh
Terdaftar dan Diawasi oleh
Baru Buka Usaha Baru Tidak Lapor Pajak? Awas Terdeteksi Petugas Pajak!

Baru Buka Usaha Baru Tidak Lapor Pajak? Awas Terdeteksi Petugas Pajak!

Share:

Ditulis oleh Chindy Aprilya Fernanda

Saat ini banyak orang yang membuka peluang baru dengan usaha kecil maupun menengah. Usaha ini di sebut dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Ternyata, Usaha UMKM juga memilik aspek perpajakan loh! Dan apabila pelaku UMKM tidak memenuhi aspek perpajakan yang berlaku, maka akan terdeteksi oleh petugas pajak kemudian akan dikenakan sanksi, sanksi apa kira kira yang diberikan?

Pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 atau biasa disebut dengan PP 23 tahun 2018. Ketentuan dalam pemakaian Pajak UMKM ini bergantung pada omset yang diperoleh dalam setahun.  Untuk Usaha UMKM yang omsetnya belum melebihi Rp 4,8 M dalam setahun  dapat menggunakan tarif pajak UMKM dengan tarif 0,5%. Cara menghitungnya adalah dengan mengalikan omset per bulan dengan tarif 0,5%. 

Saat ini Pajak UMKM memiliki PTKP, yaitu Rp 500 juta. Sehingga apabila dalam setahun omset yang diperoleh belum mencapai Rp 500 juta, Pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak.

Tidak hanya harus membayar pajak, pelaku UMKM juga harus melaporkan pajak UMKM tersebut. Hal yang utama adalah dengan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Saat ini membuat NPWP tidak perlu datang ke kantor pajak. Hal ini dapat dilakukan secara online. Dan apabila sampai jangka waktu yang telah ditentukan, wajib pajak belum juga memiliki NPWP, maka petugas pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan.

Untuk pelaku UMKM wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir yaitu akhir bulan maret, dan apabila terlambat melaporkan pajak yang terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 100.000 atas keterlambatan. Dan apabila wajib pajak tersebut sama sekali tidak melaporkan pajak yang terutang, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk pelaku UMKM berupa wajib pajak badan, maka pelaporan SPT PPh Tahunannya dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yaitu akhir bulan april, jika terlambat melaporkan pajak yang terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan bayar pajak dan denda Rp 1.000.000 atas keterlambatan.

Masih bingung dengan penjelasan diatas? Butuh solusi lebih lanjut? Ayo konsultasikan masalah perpajakan perusahaan kamu melalui link berikut yuk kosultasi sekarang , Konsultasi GRATIS tanpa dipungut biaya sepeser pun!

Bingung perihal perpajakan perusahaan?

Konsultasikan kekhawatiran Anda dengan tax expert Pajak.io, isi formulir di bawah untuk terhubung dengan expert kami:

Bingung dengan kebutuhan
pajak perusahaan?

Konsultasikan kebutuhan pajak perusahaan Anda sekarang!